Respons Digitalisasi APJII Terhadap Ketidakhadiran dalam Prioritas RAPBN 2026

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan keprihatinan terhadap tidak adanya fokus pada digitalisasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Ketua APJII, Muhammad Arif, dalam konferensi pers Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) 2025, menekankan pentingnya perhatian terhadap kebijakan yang mendukung sektor telekomunikasi.

Arif menjelaskan bahwa sektor telekomunikasi di Indonesia didominasi oleh swasta dan hanya sedikit melibatkan anggaran publik. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian misi penetrasi internet secara menyeluruh membutuhkan dukungan regulasi yang lebih baik dari pemerintah.

Dia percaya bahwa meskipun digitalisasi absen dalam RAPBN 2026, fokus seharusnya tetap pada tindakan-tindakan yang memungkinkan sektor telekomunikasi berkembang lebih sehat. Programm-program tersebut diharapkan tidak hanya mempengaruhi investor, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat secara keseluruhan.

Penjelasan mengenai dominasi sektor swasta dalam telekomunikasi

Dalam wawancara tersebut, Arif mencatat bahwa saat ini 99,9 persen layanan telekomunikasi di Indonesia dikelola oleh sektor swasta. Dengan lebih dari 1.300 penyedia layanan internet, keberadaan sebanyak ini telah memicu persaingan yang tidak sehat di pasar.

Dia menjelaskan bahwa banyaknya ISP tidak serasi dengan pertumbuhan pengguna, yang menyebabkan persaingan harga yang agresif. Hal ini berdampak negatif terhadap margin keuntungan ISP, sehingga kondisi ini menghambat pertumbuhan industri secara keseluruhan.

Situasi stagnasi ini juga diperparah dengan ketersediaan jaringan internet yang seringkali terpusat di daerah-daerah tertentu. Menurut Arif, hal ini menjadi pemborosan investasi karena sumber daya tidak tersebar secara merata.

Pentingnya kebijakan dan regulasi yang mendukung industri telekomunikasi

Arif mengemukakan bahwa pemetaan kebijakan dari pemerintah sangatlah penting untuk memperbaiki tatanan industri telekomunikasi. Dia menekankan perlunya moratorium pada pemberian izin ISP agar tidak terjadi overinvestasi dan persaingan tidak sehat.

Melalui kebijakan yang mendukung, dia berharap sektor telekomunikasi dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan. Ini tidak hanya akan berdampak pada industri, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan internet bagi masyarakat.

Lebih jauh, Arif menegaskan bahwa perhatian terhadap digitalisasi harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah. Dengan dasar-dasar yang kuat, industri telekomunikasi diharapkan akan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi rakyat.

Pernyataan presiden mengenai prioritas RAPBN 2026

Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan delapan program prioritas dalam RAPBN 2026. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mulai dari ketahanan pangan hingga akselerasi investasi.

Prabowo menjelaskan bahwa APBN seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan diharapkan program-program ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya.

Daftar program tersebut mencakup berbagai bidang dan menggambarkan konsistensi pemerintah dalam menangani isu-isu sosial dan ekonomi. Setiap aspek, dari pendidikan hingga kesehatan, menjadi bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Komitmen APJII dalam mendorong digitalisasi di Indonesia

Di tengah tantangan tersebut, APJII menyatakan komitmennya untuk mendorong digitalisasi di Indonesia melalui penyelenggaraan Indonesia Internet Expo & Summit 2025. Acara ini bertujuan untuk menggandeng berbagai pihak yang berkaitan dengan pengembangan teknologi di Tanah Air.

Arif menilai gelaran ini akan menciptakan ruang kolaborasi strategis antara regulator, operator telekomunikasi, dan pelaku industri lainnya. Dengan adanya forum ini, diharapkan dapat terjalin sinergi untuk memajukan inovasi di bidang digital.

Lebih lanjut, ia percaya bahwa hilirisasi digital dapat membantu mengoptimalkan potensi riset dan inovasi teknologi yang ada. Dalam konteks ini, keterlibatan semua pihak sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang produktif dan berkelanjutan.