Prabowo Batasi Komisaris BUMN Jadi 6 Orang dan Hapus Tantiem

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini memberikan mandat kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melaksanakan perubahan signifikan dalam tata kelola badan usaha milik negara (BUMN). Beliau menekankan bahwa sebelumnya tata kelola BUMN telah mengalami banyak masalah, termasuk kerugian yang disebabkan oleh pengelolaan yang kurang efektif.

Dalam pidato yang disampaikan saat acara Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR, Prabowo mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap jumlah komisaris yang berlebihan di BUMN. Menurutnya, pengurangan jumlah komisaris menjadi suatu langkah yang penting agar pengelolaan bisa lebih efisien dan terarah.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti masalah aggi yang terkait dengan tantiem, yaitu insentif yang diberikan kepada komisaris dan direksi BUMN. Beliau mencurigai bahwa penggunaan istilah tersebut hanya untuk menyamarkan pengeluaran yang tidak perlu, terutama ketika perusahaan mengalami kerugian.

Dengan langkah nyata untuk memperbaiki kondisi, BPI Danantara berkomitmen untuk menghilangkan tantangan yang lebih sulit diterima tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga pemerintah.

Dalam pandangan Prabowo, pengelolaan BUMN harus ditransformasikan menjadi lebih logis dan bertanggung jawab. Ia menyoroti bahwa keuntungan yang dihasilkan harus realistis dan tidak dibuat-buat, agar masyarakat dapat lebih percaya pada institusi ini.

Pentingnya Perubahan dalam Struktur Pengelolaan BUMN

Prabowo juga menegaskan bahwa pengurangan jumlah anggota dewan komisaris diharapkan dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal ini berlaku terutama dalam konteks pemotongan tantiem yang dinilai terlalu tinggi bagi para komisaris.

Menurutnya, situasi di mana komisaris yang jarang bertemu bisa mendapatkan insentif yang sangat besar sangat tidak wajar. Keterlibatan aktif dalam rapat dan keputusan perusahaan seharusnya berbanding lurus dengan imbalan yang diterima.

Langkah penghapusan tantiem yang tidak relevan diharapkan dapat mengarahkan BUMN untuk lebih fokus pada apa yang benar-benar menghasilkan keuntungan. Ini juga berarti ada kebutuhan untuk sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi keuntungan di BUMN.

Prabowo menekankan pentingnya keadilan dalam remunerasi bagi semua pihak yang terlibat. Anggota dewan komisaris serta direksi perlu merasa terlibat secara aktif untuk memastikan bahwa mereka memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Strategi Penghematan melalui Reformasi BUMN

Dalam konteks implementasi kebijakan baru ini, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa penghematan yang dihasilkan bisa mencapai jumlah yang sangat signifikan. Dari perkiraannya, BUMN dapat menghemat hingga Rp 8 triliun per tahun melalui pengurangan insentif yang tidak diperlukan ini.

Penghematan ini tidak hanya penting untuk stabilitas keuangan BUMN, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Keberhasilan dalam reformasi ini akan tergantung pada pelaksanaan dan disiplin di seluruh level manajemen.

Proses pengawasan yang lebih ketat juga akan memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan demikian, ada harapan bahwa pengelolaan BUMN akan semakin baik dan lebih transparan di masa mendatang.

Keberhasilan langkah-langkah ini diharapkan akan membawa perubahan positif yang lebih luas bagi konstruksi ekonomi negara ini. Dalam jangka panjang, reformasi yang efektif akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN sebagai institusi yang bertanggung jawab dan transparan.

Menghadapi Tantangan dan Menyongsong Masa Depan yang Lebih Baik

Reformasi yang diusulkan oleh Prabowo adalah langkah awal dari serangkaian perubahan yang lebih besar dalam pengelolaan BUMN. Pergantian sistem dan tatakelola ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat terhadap pengelolaan BUMN yang tidak efisien.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Penerimaan terhadap kebijakan baru ini bisa mendapat resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun, keputusan tegas dari pimpinan untuk mendorong perubahan sangat diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang diinginkan.

Tantangan terbesar ke depan adalah menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan akuntabilitas di sektor BUMN. Para pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk memastikan reformasi ini dapat berjalan sesuai harapan.

Dengan dasar yang kuat dalam tata kelola yang lebih baik, BUMN bisa kembali menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Langkah awal ini adalah bentuk komitmen untuk memperbaiki dan memajukan lembaga yang berkontribusi besar bagi perekonomian bangsa.