Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengungkapkan bahwa kehadiran Kementerian Haji dan Umrah akan menjadi tonggak sejarah bagi negara ini. Keputusan ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi jamaah dan penyelenggara ibadah, terutama setelah 75 tahun urusan haji dan umrah berada di bawah Kementerian Agama yang menangani banyak hal lainnya.
Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur, menunjukkan rasa syukur atas pendirian kementerian baru ini. Ia menegaskan bahwa penyusunan kementerian khusus ini merupakan langkah yang sangat dinanti-nantikan oleh para penyelenggara ibadah selama bertahun-tahun.
Kehadiran kementerian ini dinilai merupakan kabar baik, karena diharapkan dapat memperkuat fokus dalam memberikan pelayanan kepada jamaah. Dengan adanya entitas khusus yang mengurus haji dan umrah, kesiapan dan perlindungan terhadap penyelenggara juga akan lebih terjamin.
Pentingnya Kementerian Haji dan Umrah Bagi Jamaah Indonesia
Pendirian kementerian ini menjadi salah satu harapan utama AMPHURI dalam memberikan pelayanan yang lebih baik bagi jamaah. Dalam pandangan Firman, kementerian baru ini akan mampu mengatasi berbagai isu yang selama ini dihadapi oleh jamaah dan penyelenggara perjalanan ibadah.
Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, layanan yang diberikan diharapkan lebih terfokus dan terintegrasi. Ini penting terutama dalam menghadapi berbagai tantangan dan celah yang ada dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Selama ini, hubungan diplomatik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi seringkali dianggap tidak seimbang. Dengan dibentuknya kementerian, diharapkan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional akan lebih menguntungkan dan setara.
Peran Strategis Kementerian dalam Hubungan Internasional
Firman M Nur menekankan pentingnya posisi strategis dari Kementerian Haji dan Umrah dalam hubungan internasional. Hubungan ini tidak hanya dengan Arab Saudi, tetapi juga negara-negara lain yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Penelitian dan analisis kebijakan seputar haji dan umrah menjadi satu hal yang sangat penting. Kementerian ini pun diharapkan untuk lebih aktif dalam melobi dan bernegosiasi agar kebijakan yang dikeluarkan memihak kepada kepentingan jamaah.
Salah satu isu yang perlu diperhatikan adalah kebijakan umrah dan haji mandiri yang saat ini mulai marak. Jika tidak diawasi dengan baik, hal ini dapat mengancam keberlangsungan usaha penyelenggara ibadah resmi yang telah ada dan berkontribusi selama bertahun-tahun.
Perlindungan Terhadap Usaha Penyelenggara Ibadah
AMPHURI menegaskan pentingnya perlindungan terhadap usaha penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji. Kementerian Haji dan Umrah mesti memastikan bahwa jamaah terlindungi dalam menjalankan ibadah serta pengelolaan usaha penyelenggara dapat berjalan dengan sehat.
Dengan struktur yang baru, AMPHURI berharap kementerian ini bisa mengawasi dan memberikan dukungan yang lebih baik. Ini akan berdampak positif tidak hanya bagi jamaah tetapi juga bagi penyelenggara perjalanan yang resmi terdaftar.
Adanya kementerian baru ini diharapkan dapat menekan potensi risiko yang ada dan meningkatkan kualitas layanan bagi para jamaah. Dalam pandangan AMPHURI, langkah ini adalah bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan kualitas dalam penyelenggaraan ibadah.
Pengesahan RUU Terkait Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Dalam momentum ini, DPR Republik Indonesia telah mengesahkan RUU perubahan ketiga Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang. Ini adalah langkah penting karena pengelolaan ibadah haji kini akan dikelola langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah.
Pengesahan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam cara penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Selama ini, banyak pihak merasa bahwa pengelolaan oleh Badan Penyelenggara Haji kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan jamaah.
Para anggota DPR menyatakan dukungan penuh terhadap perubahan ini, dan hal ini menunjukkan konsensus yang kuat di antara fraksi-fraksi terkait. Dalam rapat pengesahan, mayoritas peserta memberikan suara setuju, menandakan adanya harapan baru untuk penyelenggaraan ibadah di masa depan.
