Mentan Sanggah Data 100 Ribu Hektare Lahan Pertanian yang Beralih Fungsi

Menteri Pertanian baru-baru ini memberikan penjelasan mengenai isu alih fungsi lahan pertanian yang sering menuai kontroversi. Dalam keterangan resminya, Ia menegaskan bahwa angka yang beredar tentang konversi lahan mencapai 100 ribu hektare per tahun tidaklah akurat.

Dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Sang Menteri mengacu kepada data dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Agraria untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menyampaikan bahwa angka yang lebih realistis adalah sekitar 15 ribu hektare per tahun, berdasarkan data lima tahun terakhir.

Perbedaan pandangan ini menarik perhatian berbagai pihak, terutama para anggota DPR yang mengambil posisi berbeda. Salah satunya adalah Anggota Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan yang menyebutkan bahwa persoalan alih fungsi lahan merupakan masalah serius yang tidak bisa diabaikan.

Konversi Lahan dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi ketahanan pangan suatu negara. Ketika lahan pertanian dialihfungsikan menjadi area untuk pembangunan, dampaknya langsung terasa dalam hal produksi pangan. Alih fungsi lahan harus diperhatikan dengan serius agar tidak mengganggu kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Menurut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, dalam dua dekade terakhir, sekitar 136 ribu hektare sawah telah beralih fungsi. Dengan pertumbuhan kebutuhan pangan yang terus meningkat, tantangan ini menjadi semakin kompleks.

Rokhmin Dahuri juga menyoroti pentingnya menjaga lahan pertanian di Jawa, yang dikenal memiliki ekosistem pertanian yang sangat baik. Ia menyebutkan pentingnya langkah-langkah untuk mengendalikan konversi lahan agar sektor pertanian tetap berkelanjutan.

Usulan Solusi untuk Masalah Alih Fungsi Lahan

Menteri Pertanian menawarkan dua solusi potensial dalam mengatasi masalah ini. Pertama adalah membuka lahan baru dengan mengoptimalkan area yang sudah ada. Namun, cara ini sering kali terhambat oleh karakteristik tanah yang tidak mendukung di beberapa daerah.

Kedua adalah mengoptimalkan penggunaan lahan yang sudah ada, di mana Indonesia memiliki sekitar 7,4 juta hektare sawah. Namun, rata-rata panen saat ini hanya mencapai 1,4 kali per tahun, sehingga perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.

Selain itu, faktor irigasi juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak lahan yang hanya bisa dipanen sekali dalam setahun karena keterbatasan sumber daya air. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur irigasi menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengatasi Masalah Lahan

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berdampak positif. Edukasi kepada petani mengenai praktik pertanian yang baik dan ramah lingkungan perlu diperkuat.

Masyarakat juga harus berperan aktif dalam melindungi lahan pertanian. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, masyarakat dapat membantu menjaga lahan agar tidak beralih fungsi secara sembarangan. Ini juga menjadi tantangan bagi lembaga yang bertugas mengawasi pemanfaatan lahan.

Akhirnya, kesepahaman antara semua pihak — termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis — sangat penting dalam menentukan arah kebijakan agraria ke depan. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan ketahanan pangan Indonesia dapat terjaga.