Komisaris BUMN Terima Rp40 M Setiap Sebulan Menurut Prabowo

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebijakan baru terkait pengelolaan bagi komisaris BUMN, yang selama ini dianggap merugikan. Dalam pidatonya, ia menyoroti besarnya tantiem yang diterima komisaris dengan angka fantastis mencapai Rp40 miliar dalam setahun, meskipun mereka hanya berkewajiban hadir di rapat sebulan sekali.

Pernyataan ini mencuat dalam acara penyampaian pengantar RAPBN 2026 di DPR RI. Prabowo menekankan perlunya pembenahan dalam struktur kepengurusan BUMN untuk memastikan kontribusi yang lebih optimal terhadap negara.

Dengan begitu banyaknya aset yang dimiliki BUMN, serta tanggung jawab yang seharusnya dijalankan, kata Prabowo, pengelolaan yang tidak efisien harus segera ditangani. Dia juga menginstruksikan BPI Danantara untuk memperbaiki struktur komisaris agar lebih sesuai dengan kinerja yang diharapkan.

Perubahan Struktur Komisaris BUMN yang Perlu Dilakukan

Prabowo menegaskan bahwa perlu ada pengurangan jumlah komisaris di masing-masing BUMN untuk memaksimalkan kinerja. Menurutnya, komisaris yang menghadiri rapat jarang seharusnya tidak mendapatkan imbalan finansial dalam jumlah besar.

Dia mencatat bahwa banyak perusahaan BUMN yang mengalami kerugian, namun tetap membayar tantiem kepada para komisarisnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam sistem imbalan yang diterima oleh mereka yang tidak berkontribusi secara aktif.

Prabowo juga mengisyaratkan bahwa ada banyak calon yang lebih berkualitas dan siap menggantikan posisi komisaris yang kurang kompeten. Ini menunjukkan semangat untuk membawa era baru dalam pengelolaan BUMN di Indonesia.

IMPACT dari Kebijakan Tantiem dan Imbalan Lainnya

Konsekuensi dari penghapusan tantiem ini diharapkan dapat menciptakan budaya tanggung jawab dan akuntabilitas di BUMN. Pengurangan imbalan yang tidak sebanding dengan kontribusi dapat mendorong semua pihak untuk bekerja lebih keras dan efek positif bagi kinerja perusahaan.

Dengan pengelolaan yang lebih baik, Prabowo percaya bahwa BUMN seharusnya dapat menyumbang sekitar US$50 miliar ke pendapatan negara. Ini adalah langkah yang krusial dalam usaha membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat.

Jika strategi ini berhasil diterapkan, maka BUMN tidak hanya akan menjadi entitas bisnis, tetapi juga pilar penopang perekonomian nasional. Ini akan memungkinkan negara untuk tidak mengalami defisit anggaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya Perbaikan Kinerja di Harapan Masa Depan BUMN

Prabowo menyatakan pentingnya BUMN untuk dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Baja, dari pengalaman sebelumnya, dia menganggap pengelolaan yang tidak efisien telah merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Seiring dengan adanya instruksi pengurangan komisaris dan penghapusan tantiem, diharapkan dapat meningkatkan daya saing BUMN. Ketika dilakukan dengan benar, perusahaan pelat merah dapat menjadi motor penggerak perekonomian yang kuat dan stabil.

Pemanfaatan aset BUMN yang mencapai Rp1.000 triliun seharusnya menjadi potensi besar bagi negara. Perubahan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan dalam jangka panjang, terutama pada pendapatan negara.