Industri Tembakau Sumbang Rp217 Triliun, Melebihi BUMN

Wakil Menteri Perindustrian mengungkapkan bahwa kontribusi industri hasil tembakau (IHT) dalam perekonomian Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan sumbangan yang diberikan oleh BUMN. Ia mencatat bahwa penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2024 mencapai angka Rp216,9 triliun, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kalau dibandingkan, sumbangan dari BUMN kepada negara hanya berkisar sekitar Rp300 triliun untuk tahun lalu,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta. Jumlah tersebut sudah termasuk dividen dan pajak yang disetor oleh BUMN kepada negara.

Faisol menjelaskan bahwa industri hasil tembakau juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan mendukung hampir 6 juta orang, sektor ini menunjukkan pentingnya bagi masyarakat dan ekonomi nasional.

Peran Strategis Industri Hasil Tembakau di Ekonomi Nasional

Industri hasil tembakau memiliki peran yang strategis dalam menyokong perekonomian nasional. Faisol menekankan bahwa sektor ini bukan hanya memberikan kontribusi fiskal tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Berdasarkan data, industri ini menyerap jutaan tenaga kerja, memberikan berbagai kesempatan ekonomi kepada masyarakat.

Lebih lanjut, industri hasil tembakau juga berdampak positif terhadap devisa negara. Melalui ekspor produk hasil tembakau, sektor ini berhasil menyuplai devisa yang signifikan. Pada tahun 2024, nilai ekspor IHT tercatat mencapai US$1,85 miliar, meningkat pesat dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2023.

Dengan lonjakan ekspor tersebut, Faisol mengungkapkan harapan bahwa industri ini bisa terus berkontribusi secara positif. Selain memberikan pemasukan ke negara, sektor ini juga diharap dapat meningkatkan daya saing produk lokal di kancah internasional.

Risiko dan Tantangan dalam Industri Hasil Tembakau

Meski memiliki kontribusi yang signifikan, industri hasil tembakau juga tidak lepas dari tantangan. Faisol mengingatkan adanya eksternalitas negatif terkait kesehatan yang diakibatkan oleh produk tembakau. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang seimbang antara penerimaan negara dan kesehatan masyarakat.

Kebijakan fiskal seperti tarif cukai penting untuk mengendalikan konsumsi, khususnya di kalangan anak-anak. Namun, harus diingat bahwa kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi dapat berisiko menekan industri legal dan meningkatkan peredaran rokok ilegal. Ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan industri.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang cermat dalam merumuskan kebijakan. Kebijakan tidak hanya harus mendukung perekonomian, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat agar tidak terabaikan.

Penegasan Kebijakan Cukai dan Dampaknya

Menteri Keuangan pernah menyoroti bahwa tarif cukai rokok yang tinggi dapat memberikan dampak negatif. Menurutnya, ada keinginan untuk mempertimbangkan penurunan tarif cukai, namun belum bisa dipastikan untuk tahun depan. Ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan.

Pertemuan dengan perwakilan industri juga menunjukkan adanya dialog yang konstruktif. Pemerintah memahami kekhawatiran industri mengenai dampak dari kenaikan tarif cukai yang berkelanjutan. Harapannya, hasil pertemuan ini bisa menciptakan solusi yang seimbang bagi kedua pihak.

Kebijakan yang jelas dan konsisten diharapkan bisa meningkatkan keamanan pasar sekaligus memberikan kepastian bagi industri. Dengan begitu, industri hasil tembakau bisa terus berkontribusi bagi perekonomian sambil meminimalkan risiko kesehatan bagi masyarakat.