Analisis terbaru dari Badan Pangan Nasional mengungkapkan bahwa penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan masih sangat kurang. Meskipun kebutuhan beras cukup besar, ketersediannya di pasar tetap menjadi tantangan bagi masyarakat.
Dari pemantauan yang dilakukan pada Agustus 2025, kemunculan beras SPHP di pasar tradisional dan modern masih minim. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam sistem distribusi yang perlu segera diatasi.
Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menjelaskan bahwa penyaluran beras SPHP belum optimal. Situasi ini perlu perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Pentingnya Distribusi Beras SPHP untuk Ketersediaan Pangan
Badan Pangan Nasional tentu sangat menyadari pentingnya distribusi beras yang merata di seluruh wilayah. Tanpa adanya sistem distribusi yang baik, ketersediaan pangan akan tetap menjadi masalah serius bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan aksesibilitas beras di berbagai tingkatan.
Beberapa ritel modern dan pasar tradisional melaporkan kesulitan dalam menemukan beras SPHP. Ini menjadi tantangan bukan hanya bagi konsumen, tetapi juga para pedagang yang bergantung pada pasokan beras berkualitas baik.
Kendala distribusi ternyata tidak hanya berkaitan dengan jumlah beras yang tersedia, tetapi juga dengan aksesibilitas bagi pedagang kecil. Masyarakat sering kali terjebak dalam kesulitan untuk mendapatkan pasokan beras yang stabil.
Stok Beras Nasional dan Strategi Pengendalian Inflasi
Sementara itu, meskipun situasi penyaluran beras SPHP masih jauh dari memadai, stok beras nasional dinyatakan aman. Menurut laporan, saat ini Perum Bulog memiliki sekitar 3,9 juta ton beras. Ini berfungsi sebagai cadangan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, pendekatan dalam penyaluran beras perlu diperbaiki agar bisa lebih efektif. Dengan penyaluran terbaru mencapai 70.519 ton, target penyaluran dalam periode yang ditentukan masih belum terpenuhi.
Kementerian Dalam Negeri meminta agar kebijakan penyaluran dipercepat untuk mengatasi masalah yang ada. Hasil rapat koordinasi menunjukkan pentingnya meningkatkan sinergi antara lembaga untuk mengoptimalkan penyaluran pangan, termasuk beras SPHP.
Kendala dalam Proses Distribusi dan Kebijakan Alternatif
Di lapangan, berbagai kendala sering kali menghambat proses distribusi beras. Beberapa di antaranya adalah penggunaan aplikasi daring yang tidak dapat diakses oleh semua pedagang. Masalah ini mengakibatkan distribusi beras menjadi tidak merata dan memperlambat proses pembelian.
Bahkan, di beberapa daerah, pedagang kecil tidak memiliki akses yang cukup terhadap teknologi yang diperlukan. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan semua pedagang dapat berpartisipasi dalam distribusi beras.
Dengan demikian, alternatif metode distribusi harus diperkenalkan, seperti penggunaan sistem manual yang bisa digunakan sembari memanfaatkan kekuatan teknologi. Strategi ini dapat mendukung para pedagang kecil untuk tetap mendapatkan pasokan beras yang mereka butuhkan untuk memenuhi permintaan pasar.
