Anggito Jadi Ketua LPS, Purbaya Sarankan Prabowo Tidak Tambah Wamen Lagi

Posisi Wakil Menteri Keuangan saat ini masih kosong setelah Anggito Abimanyu resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Keputusan ini diambil bersamaan dengan langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menambah posisi baru di Kementerian Keuangan.

Purbaya menilai bahwa penanganan tugas yang dilakukannya dua sekaligus, yaitu sebagai Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, akan lebih efisien. Seiring dengan itu, tugas-tugas Anggito di bidang penerimaan negara yang selama ini menjadi tanggung jawabnya akan dialihkan kepada Purbaya agar bisa dilakukan secara langsung dan lebih cepat.

“Setidaknya, saya tidak perlu mengandalkan orang lain untuk menangani tugas-tugas ini,” ujarnya dalam suatu pernyataan. Dengan demikian, dia berharap bisa lebih fokus dalam menangani masalah yang ada di kementeriannya.

Diskusi Terkait Pendirian Badan Penerimaan Negara

Purbaya juga membahas rencana pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) yang menjadi satu dari program unggulan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2025. Namun, dia mengungkapkan bahwa dirinya belum terlibat dalam diskusi mengenai hal ini dengan Presiden Prabowo.

“Sampai saat ini, saya belum diajak berdiskusi, jadi saya tidak mengetahui perkembangan rencana tersebut,” jelas Purbaya. Penting untuk diketahui bahwa BPN diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan negara yang lebih efisien.

Di lain pihak, Purbaya berkomitmen untuk terus menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk dalam hal penerimaan pajak yang menjadi salah satu sumber utama pendanaan negara. Dengan adanya pengalihan tugas, dia berharap dapat lebih cepat dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Target Penerimaan Negara 2026 dan Pori Pajak

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, target penerimaan negara telah ditetapkan sebesar Rp3.153,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau sekitar Rp2.693,7 triliun berasal dari sektor pajak dan bea cukai.

Hal ini menunjukkan seberapa besar ketergantungan negara terhadap penerimaan dari pajak. Purbaya menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas ini, dia akan lebih berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan potensi pajak yang ada.

“Kita perlu melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa target ini dapat tercapai,” tuturnya. Usaha ini tidak hanya melibatkan internal Kementerian Keuangan, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat.

Pentingnya Pengelolaan Keuangan yang Efisien

Salah satu aspek yang harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan keuangan negara adalah efisiensi dalam penggunaan anggaran. Purbaya mengungkapkan bahwa dengan adanya tidak ada pengisian posisi Wakil Menteri Keuangan, dia berharap dapat merampingkan proses pengambilan keputusan di kementeriannya.

“Pengambilan keputusan yang lebih cepat akan membantu kita dalam menghadapi setiap masalah yang muncul,” tambahnya. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil dapat segera direalisasikan dan dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mendukung kebijakan ini, Purbaya juga menyatakan akan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan sehingga masyarakat dapat mengawasi dan ikut berpartisipasi. Dengan cara ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat.

Kondisi pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih kuat. Purbaya berharap, ke depan, kementeriannya dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada, termasuk dalam hal penerimaan pajak dan perencanaan anggaran yang lebih akurat di berbagai sektor.

Secara keseluruhan, semua langkah yang diambil diharapkan dapat berdampak positif bagi perekonomian nasional. Dalam mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antar lembaga dan masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua program pemerintah berjalan dengan optimal.