Payment ID Akan Awasi Rekening Penerima Bansos Menurut Pernyataan Kemensos

Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Salah satu langkah penting yang diambil adalah penerapan Payment ID yang akan mengawasi rekening para penerima bansos mulai 17 Agustus 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa upaya ini bertujuan untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada orang yang tepat, dalam jumlah yang tepat, di waktu yang tepat. Implementasi teknologi digital dalam penyaluran bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi data penerima.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa Kemensos sepenuhnya mendukung kehadiran aplikasi baru dari Bank Indonesia yang akan memperkuat sistem bansos di tanah air. Dalam kolaborasi dengan Dewan Ekonomi Nasional, Kemensos siap mengoptimalkan digitalisasi dalam proses penyaluran bantuan ini.

Keberadaan Payment ID dan Tujuannya dalam Program Bansos

Penerapan Payment ID diharapkan dapat meningkatkan akurasi dalam proses penyaluran bansos yang diterima masyarakat. Dengan sistem ini, Kemensos dan BI dapat lebih memahami profil dan kebutuhan penerima manfaat dengan lebih baik.

Menteri Sosial menjelaskan bahwa timnya akan identifikasi dan verifikasi rekening penerima bansos, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. “Kita ingin agar semua data penerima bansos bisa diperoleh dengan akurat,” tambahnya.

Proses uji coba Payment ID dijadwalkan berlangsung pada 17 Agustus 2025. Penting untuk dicatat bahwa uji coba ini akan berfokus pada verifikasi rekening penerima untuk menghindari penyaluran yang tidak tepat.

Kegiatan Manajemen Keuangan dan Pentingnya Monitoring di Masyarakat

Payment ID tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memantau keuangan masyarakat dalam konteks bansos, namun juga untuk memantau transaksi keuangan orang-orang yang menggunakan berbagai platform pembayaran. Hal ini mencakup tidak hanya rekening bank, tetapi juga kartu kredit dan e-wallet.

Sistem yang akan dikembangkan oleh Bank Indonesia ini juga mencakup pemantauan aktivitas keuangan lainnya seperti investasi dan utang. Masyarakat akan lebih mudah dalam mengelola keuangan mereka dengan adanya fitur-fitur ini.

Pengembangan sistem dan infrastruktur data Payment ID akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan, dan Kemensos menginginkan sistem ini dapat berfungsi dengan maksimal untuk memperbaiki pengalaman penerima bantuan sosial.

Aspek Keamanan dan Perlindungan Data dalam Implementasi Payment ID

Kehadiran Payment ID juga dipastikan akan dilengkapi dengan langkah-langkah proteksi yang kuat untuk melindungi data pemilik. Dalam hal ini, Direktorat Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI mengingatkan bahwa keamanan informasi menjadi prioritas utama.

Payment ID akan terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk menciptakan sistem pengenal unik yang mendukung identitas keuangan masyarakat. Ini diharapkan dapat mendeteksi sejak dini tindakan kecurangan atau fraud yang mungkin terjadi di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun Payment ID sangat kuat dan berpotensi tinggi, kehadirannya tidak akan menggantikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebaliknya, kedua sistem ini diharapkan dapat saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan terkontrol.