Kementerian Investasi Tingkatkan Pelayanan untuk Disabilitas

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengadakan sebuah workshop bertajuk Perspektif Disabilitas dan Layanan Ramah Disabilitas pada hari Sabtu. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama bagi kaum difabel, serta mendukung langkah-langkah aksesibilitas di berbagai sektor.

Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Aliansi Disabilitas Nusantara dan melibatkan fasilitator dari Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN). Ini merupakan bagian dari komitmen untuk implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta berbagai regulasi yang mengikutinya.

Dalam pembukaan workshop, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM menyatakan bahwa kementeriannya bertekad untuk menjadikan pelayanan publik lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Dia menegaskan pentingnya aksesibilitas di semua tingkat pelayanan, agar semua masyarakat dapat merasa terlayani dengan baik.

Mendorong Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Ekonomi

Menteri Rosan menambahkan bahwa kementeriannya juga berupaya membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Ini termasuk memberikan dukungan dalam bidang investasi dan hilirisasi bagi mereka yang tertarik berwirausaha.

“Kami akan menyediakan layanan pendampingan dan penerjemahan, serta asistensi di setiap tempat pelayanan publik,” ujarnya. Kementerian juga menyediakan sarana teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua penggunaan tanpa tambahan biaya.

Dalam suasana yang mendukung, Rosan mengungkapkan pentingnya pelatihan bagi petugas layanan publik agar mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif. Ini adalah langkah penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara pihak pemerintah dan masyarakat disabilitas.

Langkah-Langkah Konkrit yang Diambil Kementerian Investasi

Rosan menjelaskan beberapa langkah kongkret yang telah diimplementasikan oleh kementeriannya, termasuk membuka formasi khusus bagi pegawai disabilitas. Langkah ini bertujuan untuk menjadikan lingkungan kerja lebih inklusif bagi semua kalangan.

Kementerian juga telah membangun infrastruktur dan prasarana yang ramah disabilitas, serta melakukan bimbingan teknis bagi pegawai. Semua ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam akhir sambutannya, Rosan mengajak semua elemen kementerian untuk bersinergi dalam menciptakan budaya inklusi. Dia menegaskan bahwa hak penyandang disabilitas harus diakui, dan keterlibatan mereka dalam berbagai sektor harus didorong.

Harapan untuk Masa Depan Layanan untuk Penyandang Disabilitas

Salah satu fasilitator dari GAUN, David Eka Suryadinata, memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dia menyoroti perlunya akses terhadap pelayanan perizinan bagi para penyandang disabilitas yang ingin memulai usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).

David juga menuturkan bahwa layanan ramah disabilitas di kementerian ini dapat menjadi pendorong bagi lebih banyak individu difabel untuk terjun ke dunia usaha. Ini bisa membantu mereka menjadi lebih produktif dan mandiri.

Workshop ini dihadiri oleh peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Melalui metode pembelajaran yang mencakup teori dan praktik, peserta diberikan wawasan mendalam mengenai cara melayani dengan menghargai keberagaman dan aksesibilitas bagi semua pelaku usaha.