Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengatasi masalah perumahan dengan mempersiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan. Langkah ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berkomitmen untuk mendukung ini dengan alokasi anggaran yang signifikan. Melalui kerjasama dengan Himbara, mereka ingin membantu mengatasi kekurangan perumahan yang katanya mencapai 15 juta unit. Ini adalah sebuah langkah maju untuk menyelesaikan masalah yang telah lama mengganggu sektor perumahan di Indonesia.
KUR perumahan ini direncanakan akan memberikan subsidi bunga sekitar 5,5 hingga 6%, dengan total alokasi anggaran mencapai Rp130 triliun untuk tahun ini. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak orang untuk memiliki rumah dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Rencana Peluncuran KUR Perumahan di Surabaya
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa program ini akan diluncurkan pada pertengahan Oktober 2025 di Surabaya. Kehadiran Presiden yang dijadwalkan untuk meresmikan program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui akses perumahan yang lebih baik.
Airlangga menjelaskan bahwa sosialisasi tentang KUR perumahan dan KUR bagi pekerja migran juga akan menjadi fokus utama. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk memperluas cakupan program KUR agar mencakup lebih banyak kelompok masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan program tersebut.
Di tengah perencanaan yang matang, alokasi anggaran untuk KUR perumahan dan UMKM masih dalam tahap pembahasan, menunjukkan pentingnya pendekatan yang terintegrasi dalam memecahkan masalah perumahan di Indonesia.
Detail Alokasi Anggaran dan Realisasi KUR
Menteri UMKM Maman Abdurrachman mengungkapkan pentingnya penataan yang baik dalam program KUR. KUR saat ini akan dikelompokkan menjadi empat klaster, termasuk KUR UMKM, KUR perumahan, KUR pekerja migran, dan KUR padat karya, dengan total alokasi anggaran mencapai Rp410 triliun.
Sampai pertengahan September 2025, realisasi KUR telah mencapai Rp190 triliun dengan lebih dari 3 juta debitur. Ini menunjukkan bahwa minat terhadap KUR cukup tinggi, dan pemerintah perlu terus mendorong agar program ini lebih dikenal dan dimanfaatkan.
Kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi semua kalangan adalah sebuah impian banyak orang. Dengan adanya program ini, diharapkan program KUR dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan impian tersebut bagi masyarakat yang belum memiliki akses layak terhadap perumahan.
Peran Kementerian dalam Mendukung Program KUR
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa dana yang akan disalurkan untuk UMKM sebanyak Rp13 triliun. Ini dimaksudkan untuk membantu pelaku usaha kecil dalam sektor perumahan, seperti homestay atau usaha restoran yang terhubung dengan sektor perumahan.
Alokasi yang substansial juga direncanakan untuk mendukung pengembang dan kontraktor dengan dana sebesar Rp117 triliun. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah perumahan melalui pendekatan yang lebih holistik, meliputi peningkatan kapasitas dan dukungan keuangan bagi berbagai pihak yang terlibat.
Dengan fokus yang tajam pada sektor perumahan, diharapkan bahwa realisasi program ini dapat menyelesaikan masalah backlog perumahan dan memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat. Upaya ini seharusnya juga melibatkan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan agar hasilnya lebih optimal.